Standarisasi Sekolah Formal

Standardisasi dalam pendidikan diartikan sebagai kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana proses produksi, sekolah dapat dikatakan sebagai organisasi yang mengikuti siklus produksi layaknya industri. Proses produksi tentunya melibatkan tiga komponen utama yaitu input, proses dan output. Dalam memproduksi barang, apabila inputnya sama, proses pembuatan ditempuh dengan cara dan kondisi yang sama, maka tentunya output yang keluar akan sama. Tetapi lain ceritanya dengan proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Dari segi input, sekalipun diadakan seleksi berupa ujian masuk atau portofolio, tetap saja karena inputnya berupa makhluk hidup yang punya obsesi, motivasi dan tujuan hidup yang berbeda, maka jika prosesnya dibuat sama, tentu saja outputnya akan berbeda.

UU Standarisasi No.19 Tahun 2005 menetapkan standar minimal penyelenggaraan pendidikan dalam 8 kategori yaitu, standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

  1. Standar Isi

Standar isi didefinisikan sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan kalender akademik/pendidikan. Dalam hal ini selain KTSP, konten isi yang harus distandarkan sudah mengena. Artinya, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik memang sudah sewajarnya distandarkan untuk mematok waktu dan beban yang sama (minimal) yang diterima siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi KTSP menjadi agak aneh jika distandarkan. Sebab yang menjadi wewenang pemerintah pusat atau dengan kata lain masuk dalam ranah yang harus distandarkan adalah kerangka dasar atau muatan pokok kurikulum, bukan kurikulum secara keseluruhan.

Adapun KTSP adalah sudah menjadi bagian yang melampaui batas minimal, dan oleh karenanya perlu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan stakeholdernya untuk meramunya. Di sinilah proses pendidikan bisa berbeda tergantung kepada kondisi siswa, potensi sekolah dan aparatnya. Standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat krangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

  1. Standar Proses

Standar proses diuraikan dalam pasal 19, yang kalau dicermati isinya adalah konsep pengajaran di kelas atau metode mengajar. Sulit sekali mendefinisikan proses belajar yang menyenangkan, inspiratif, interaktif, dll sebagaimana ditulis dalam pasal 19 ayat 1. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar komptensi lulusan. Standar proses semestinya tidak membahas tentang metode pengajaran, sebab itu artinya kurikulum tentang metode pengajaran harus disamakan/distandarkan di semua LPTK atau PT yang mendidik kandidat guru. Tetapi, standar proses akan lebih tepat jika memuat pembakuan prosedural pendidikan di sekolah sebagaimana termuat dalam pasal 19 ayat 3, yaitu setiap sekolah minimal harus membuat rencana pembelajaran (kegiatan sekolah) tahunan, pelaksanaanya dengan menstandarkan jumlah siswa maksimal per kelas,  dan penilaian (model evaluasi).

  1. Standar Kompetensi

Standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai penentu kelulusan (pasal 25). Ketentuan ini juga tampaknya tidak memperhatikan kondisi dan kehidupan masyarakat. Konsep orang berpendidikan bagi sebagian besar rakyat Indonesia telah mengalami pergeseran dari masa kemerdekaan (atau sebelumnya) hingga dewasa ini. Sebelumnya kebanyakan orang tua berfikir bahwa pendidikan tidak perlu, sehingga presentasi yang mengirimkan anaknya ke sekolah cukup rendah, di samping kenyataan yang ada bahwa pendidikan adalah barang elit bagi sebagian besar rakyat. Pergeseran pemahaman terjadi saat orang tua mulai menyadari bahwa orang yang bisa baca tulis hitung memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, maka minat mengirimkan ke SD dan SMP juga meningkat, sejalan pula dengan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. Dalam era persaingan kerja yang kompetitif terlihat bahwa lulusan SMA lebih diakui dan lulusan SMP tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pekerja yang memenuhi syarat minimal untuk bekerja, maka orang tua menabung untuk mengirimkan anaknya hingga lulus SMA/SMK. Kemudian tiba era di mana “diploma disease” seperti yang disinyalir oleh Ronald Dore menjangkiti masyarakat kita.

Jumlah orang tua yang menginginkan anaknya kuliah di PT pun meningkat. Kondisi saat ini secara tegas tidak bisa diplotkan, tetapi kecenderungan utuk lanjut ke PT dengan harapan memperoleh penghidupan yang lebih baik adalah dambaan rakyat kebanyakan. Jika ini dibaca sebagai fenomena yang mendasari kebijakan pendidikan maka seharusnya pemerintah tidak mengetatkan proses kelulusan, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA. Sistem evaluasi rutin yang dilakukan setiap semester sudah cukup untuk menilai keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Dan jika kompetensi diangkat sebagai wacana, maka kompetensi apa yang ingin dikedepankan, dan untuk keperluan siapa kompetensi itu ditetapkan (untuk industri atau untuk PT ?). Jika untuk keperluan industri maka kompetensi dasar tersebut adalah bahasa (Indonesia dan asing), dan matematika, atau jika ingin dikondisikan dengan perkembangan jaman maka IT boleh dimasukkan sebagai poin kompetensi dasar lulusan pendidikan menengah. Adapun untuk keperluan lanjut ke PT, kompetensi dasar pendidikan menengah sebenarnya akan teruji dan terevaluasi dengan sendirinya dalam ujian masuk perguruan tinggi.

  1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

 

 

 

  1. Standar Sarana dan Prasarana

Standar prasarana dan sarana pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

  1. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

  1. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan. Pembiayaan SDSN mencakup biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal satuan pendidikan.

  1. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaan prestasi belajar peserta didik. Penilaan hasil belajar peserta didik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2007.

 

Standarisasi Sekolah Informal

Di sekolah Pemerintah, masing-masing anak akan diberlakukan kurikulum pelajaran yang standar Nasional. Sedangkan di homeschooling, para orang tua dapat menerapkan itu, atau mengembangkan sendiri dengan disesuaikan materi dari luar negeri mungkin, dan juga kemampuan si anak itu sendiri. Keberadaan homeschooling Indonesia telah diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27 ayat (10) yang berbunyi: “Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”.

Dalam praktek homeschooling tidak harus memenuhi penyetaraan pendidikan. Pendidikan kesetaraan adalah hak dan bersifat opsional. Jika praktisi homeschooling menginginkannya, mereka dapat menempuhnya. Jika tidak, mereka tetap dapat memilih dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi penyetaraan ini digunakan untuk dapat dihargai dan setara dengan hasil pendidikan formal, tentu setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Penyetaraan dalam praktek homeschooling yaitu penyetaraan ujian, penilaian, penyelenggaraan, dan tujuan pendidikan. Pendidikan kesetaraan dalam ujian nasional meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

Kelebihan homeschooling:

  • Customized, sesuai kebutuhan anak dan kondisi keluarga.
  • Lebih memberikan peluang untuk kemandirian dan kreativitas individual yang tidak didapatkan dalam model sekolah umum.
  • Memaksimalkan potensi anak sejak usia dini, tanpa harus mengikuti standar waktu yang ditetapkan di sekolah.
  • Lebih siap untuk terjun di dunia nyata (real world) karena proses pembelajarannya berdasarkan kegiatan sehari-hari yang ada di sekitarnya.
  • Kesesuaian pertumbuhan nilai-nilai anak dengan keluarga. Relatif terlindung dari paparan nilai dan pergaulan yang menyimpang (tawuran, drug, konsumerisme, pornografi, mencontek, dsb).
  • Kemampuan bergaul dengan orang tua dan yang berbeda umur (vertical socialization).
  • Biaya pendidikan dapat menyesuaikan dengan keadaan orang tua

Kekurangan homeschooling:

  • Butuh komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua
  • Sosialisasi seumur (peer-group socialization) relatif rendah. Anak relatif tidak terekspos dengan pergaulan yang heterogen secara sosial.
  • Ada resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim (team work), organisasi, dan kepemimpinan.
  • Perlindungan orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi sosial dan masalah yang kompleks yang tidak terprediksi.

Semua sistem pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan. Satu sistem sesuai untuk kondisi tertentu dan sistem yang lain lebih sesuai untuk kondisi yang berbeda. Daripada mencari sistem yang super, lebih baik mencari sistem yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan kondisi kita. Sistem pendidikan anak melalui sekolah memang umum dan sudah dipraktekkan selama bertahun-tahun lamanya. Saat ini, pendidikan melalui sekolah menjadi pilihan hampir seluruh masyarakat.

Tetapi sekolah bukanlah satu-satunya cara bagi anak untuk memperoleh pendidikannya. Sekolah hanyalah salah satu cara bagi anak untuk belajar dan memperoleh pendidikannya. Sebagai sebuah institusi/sistem belajar, sekolah tidaklah sempurna. Itulah sebabnya, selalu ada peluang pembaruan untuk memperbaiki sistem pendidikan; baik di level filosofi, insitusi, approach, dan sebagainya. Sebagai sosok yang bertanggung jawab untuk mengantarkan anak-anak pada masa depannya, orang tua memiliki tanggung jawab sekaligus pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Homeschooling menjadi alternatif pendidikan yang rasional bagi orang tua; memiliki kelebihan dan kekurangan inheren di dalam sistemnya.

 

 

Standarisasi Sekolah Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan suatu kegiatan. Selama ini suatu tempat dengan nama “sanggar” biasa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

  1. Sanggar ibadah: tempat untuk beribadah biasanya di halaman belakang rumah (tradisi masyarakat Jawa zaman dulu).
  2. Sanggar seni: tempat untuk belajar seni (lukis, tari, teater, musik, kriya/kerajinan dll).
  3. Sanggar kerja: tempat untuk bertukar fikiran tentang suatu pekerjaan.
  4. Sanggar anak: tempat untuk anak-anak belajar suatu hal tertentu di luar kegiatan sekolah, dll.

Selain sanggar kursus juga merupakan salah satu lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan nonformal, sehingga hal ini kadang menimbulkan kerancuan pemahaman tentang sanggar dan kursus, untuk membedakan hal tersebut dapat kita lihat dalam penjelasan di bawah ini

Sanggar dan kursus adalah sama-sama merupakan lembaga pelatihan dan keduanya termasuk kedalam jenis pendidikan nonformal, namun antara sanggar dan kursus memiliki perbedaan, adapun perbedaan tersebut adalah:

  1. Kursus biasanya hanya mencakup proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, sedangkan sanggar mencakup seluruh proses dari awal hingga akhir yaitu mencakup proses pengenalan (biasanya melalui workshop/pelatihan singkat),pembelajaran, penciptaan atau membuat karya, dan produksi. contoh: pembelajaran melukis, membuat karya lukis kemudian pameran, penjualan/pelelangan semua dilakukan di dalam sanggar. Untuk sertifikat sebagian besar sanggar biasanya tidak memberikan sertifikat, kecuali pada sanggar-sanggar tertentu yang memang memiliki program untuk memberikan sertifikat pada peserta didiknya.
  2. Kursus biasanya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam waktu singkat (kursus menjahit, selama 3 bulan/ 50 jam) jadi pesrta pelatihan dalam lembaga kursus tersebut hanya menjadi anggota selama 3 bulan saja, setelah itu peserta mendapat sertifikat dan keanggotaan kursus berakhir, sedangkan pada sanggar seni memiliki masa keanggotaan lebih lama bahkan terkesan tidak ada batas waktu keanggotaan.

Pendidikan nonformal meliputi, pendidikan kecakapan hitung, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan keterampilan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Cakupannya luas sekali. Pendidikan nonformal ini sangat heterogen. Untuk Tahun Anggaran 2007 ini, akan dikembangkan standar untuk kursus dan pelatihan dan standar untuk PAUD. Untuk kegiatan yang ini, BSNP banyak di support oleh world Bank (bank dunia). BSNP punya 8 tim untuk menyusun standar-standar pendidikan. Ruang lingkupnya adalah standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Kategori lembaga kursus dan pelatihan, adalah pendidikan nonformal yang peran serta masyarakatnya cukup besar. Dari sisi kelembagaan, jumlahnya banyak sekali. Ada sekitar 21.000 s/d 22.000 lembaga kursus dan pelatihan yang terdaftar di Indonesia. Peran serta masyarakat yang begitu besar, harus direspon dengan baik untuk mengembangkan mutu kursus dan pelatihan di Indonesia. Tentang mengapa Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD juga diprioritaskan, ini karena PAUD adalah pendidikan anak usia dini. Semua input, yang akan diperoleh di jenjang pendidikan yang seterusnya itu, didasarkan pada pembentukan karakter anak didik di usia dini. Oleh karena itu, sangat perlu dibuat standarisasi.

Bagaimana tentang proses penyusunan standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikannya? Dalam pendidikan nonformal, ada macam-macam istilah untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Sebutlah, pengajar, pembimbing, pelatih, instruktur, penguji, pengelola, penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustawan, laboran, penilik, dan lain-lain. Nah, inilah yang oleh BSNP akan dipilih beberapa diantaranya untuk distandarkan. Yang akan digarap nanti, adalah standarisasi untuk para pelatih, instruktur, pustakawan, laboran, dan penilik satuan pendidikan. Prosesnya akan sama-sama berjalan bulan Maret 2007 nanti.

Mengenai proses standarisasi yang akan berjalan pada bulan Maret s/d Sptember 2007 yang akan datang ini, output-nya akan berupa apa? Sebuah standar. Bentuknya berupa Peraturan Menteri. Jadi, direkomendasikan kepada menteri untuk ditetapkan sebagai peraturan menteri, dan peraturan ini akan mengikat semua lembaga kursus dan pelatihan, serta PAUD untuk mengikuti dan mematuhinya.